Dinas Pendidikan Kota Bandung

 

5dc4c2a698ba75b36f0c2e63d4a33fea

Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

web site : http://disdikkota.bandung.go.id

 

Visi Misi

Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.”

 

Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung

  • Menyelenggarakan Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
  • Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu;
  • Meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan;
  • Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  • Mengembangkan Pendidikan Karakter menuju good governance melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan;
  • Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.4 sebagaimana berikut ini:

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
1 3 4 5 6 7 8 9
 1 Tersedia dan terjangkaunya layanan  PAUD  yang bermutu dan berkesetaraan   Tersedianya sumber daya manusia yang cerdas sejak dini Indeks Pendidikan 90,77 91,45 92,08 92,71 93,34
APM PAUD 37% 58% 65% 72% 78%
APK – PAUD 65% 70% 80% 87% 97%
Kegiatan Keagamaan di PAUD 65% 69% 76% 80% 85%
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini 55% 62% 68% 76% 80%
Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional 20% 28% 35% 402% 50%
2 Terjaminnya kepastian memperoleh  layanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkesetaraan Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar Kota Bandung) 131,05% 131,05% 131,05% 131,05% 131,05%
APK SD/MI/Paket A (Khusus siswa dari Kota Bandung) 100% 100% 100% 100% 100%
APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar Kota Bandung) 123.13% 123.13% 123.13% 123.13% 123.13%
APM SD/MI/Paket A (Khusus siswa dari Kota Bandung) 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kelulusan SD/MI 100% 100% 100% 100% 100%
APK SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari luar Kota Bandung) 116.16% 116.16% 116.16% 116.16% 116.16%
APK SMP/MTs/Paket B (Khusus  siswa dari Kota Bandung) 100% 100% 100% 100% 100%
APM SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari luar Kota Bandung) 100% 100% 100% 100% 100%
APM SMP/MTs/Paket B (Khusus siswa dari Kota Bandung) 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kelulusan SMP/MTs 100% 100% 100% 100% 100%
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang  terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis SD:86,2%SMP:97,20%  SD:87,22%SMP:97,40%  SD:89,25%SMP:97,60%  SD:90,00%SMP:98,00%  SD:92,00%SMP:99,00% 
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek  IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. 58,30% 60,50% 65,00% 70,00% 75,50%
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiapSMP/MTs
tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
SD:98,60%SMP:99,22%  SD:98,70%SMP:99,40%  SD:99,00%SMP:97,60%  SD:99,50%SMP:98,00%  SD:100,00%SMP:99,00% 
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan 98,00% 98,30% 98,60% 99,00% 100,00%
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk  setiap rumpun mata pelajaran 97,25% 97,60% 98,50% 99,00% 100,00%
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 99,30% 99,50% 99,70% 99,80% 100,00%
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk  daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% 80,70% 80,90% 90,00% 90,60% 90,90%
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing  satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris 97,80% 97,90% 98,00% 98,40% 99,00%
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik 99,25% 99,45% 99,60% 99,75% 99,85%
Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik 99,30% 99,45% 99,60% 99,80% 99,90%
Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki  sertifikasi pendidik 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 100% 100% 100% 100% 100%
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan SD:99,80%SMP:98,50% SD:99,85%SMP:98,60% SD:99,90%SMP:98,80% SD:99,95%SMP:98,90% SD:99,95%SMP:99,30%
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 93,60% 94,00% 94,70% 95,00% 95,60%
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 95,75% 96,00% 96,60% 97,00% 97,55%
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA 97,80% 98,00% 98,60% 99,80% 99,90%
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi SD:100%SMP:100% SD:100%SMP:100% SD:100%SMP:100% SD:100%SMP:100% SD:100%SMP:100%
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan SD:99,25%SMP:88,00% SD:99,30%SMP:88,45% SD:99,35%SMP:90,45% SD:99,40%SMP:95,45% SD:99,60%SMP:99,45%
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
a) Kelas I-II                              : 18 jam per minggu;
b) Kelas III                                   : 24 jam per minggu;
c)  Kelas IV-VI                              : 27 jam per minggu;
d)   Kelas VII-IX                                                       : 27 jam per minggu;
100% 100% 100% 100% 100%
Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku 100% 100% 100% 100% 100%
Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 100% 100% 100% 100% 100%
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik SD:98,92%SMP:88,00% SD:98,94%SMP:89,00% SD:98,96%SMP:90,00% SD:98,98%SMP:95,00% SD:99,00%SMP:99,00%
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester SD:99,60%SMP:98,00% SD:99,70%SMP:98,50% SD:99,80%SMP:99,00% SD:99,90%SMP:99,45% SD:99,99%SMP:99,90%
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 100% 100% 100% 100% 100%
Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester 100% 100% 100% 100%
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) SD:98,70%SMP:97,50% SD:98,80%SMP:97,80% SD:99,00%SMP:99,00% SD:99,25%SMP:99,90%
Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun 65% 69% 76% 80% 85%
Rehabilitasi Berat SD 100 102 106 105 105
Rehabilitasi Berat SMP 8 8 8 8 9
Rehabilitasi sedang SD 56 56 56 58 60
Rehabilitasi sedang SMP 31 31 31 31 32
Ruang Kelas Baru SD 100 110 120 130 140
Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri(Kegiatan Lanjutan) 2 unit 1 unit 1 unit 1  unit 1 unit
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI 82% 84% 86% 88% 90%
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs 92% 94% 96% 98% 100%
Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Prosentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
3 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan danberkesetaraan. Meningkatnya sumber daya manusia yang kreatif dan kompetitif Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) 11,07 Tahun 11,37 Tahun 11,67 Tahun 12 Tahun 12 Tahun
APK SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung) 99.08% 99.50% 99.60% 99.80% 100%
APM SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung) 92.65% 93.50% 95.60% 97.62% 99.00%
Tingkat Kelulusan SMA/MA/SMK 99,85% 99,90 99,95% 100% 100%
Prosentase Satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip – prinsip MBS 75% 79% 85% 92% 100%
Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA 4 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah 6 Sekolah
Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industry dan dunia Usaha 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif 77% 82% 89% 95% 100%
Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Menengah 65% 69% 76 80% 85%
Rehabilitasi Berat SMA/SMK 4
Ruang Kelas baru SMA/SMK 25 26 27 28 28
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK 96% 98% 99% 100% 100%
Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional SMA: 138 Sekolah, SMK:134Sekolah SMA: 140 Sekolah, SMK:136 Sekolah SMA: 142 Sekolah, SMK:137 Sekolah SMA: 143 Sekolah, SMK:138 Sekolah SMA: 143 Sekolah, SMK:139 Sekolah
Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif 72% 78% 83% 90% 100%
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK (Kegiatan Lanjutan) SMA:1, SMK:1 SMA:1, SMK:1 SMA:1, SMK:1 SMA:1, SMK:1 SMA:1, SMK:1
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK SMA:1, SMK:1
Prosentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
Persentase siswa yang menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun 97.48% 97.80% 98.80% 100.00% 100.00%
4. Tersedia dan terjangkaunya layanan  Pendidikan Non Formal  bermutu dan berkesetaraan Meningkatnya kualitas akses pendidikan non formal Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,66% 99,75% 99,84% 99,93% 99,95%
APK Pendidikan Non Formal 99.70% 99.80% 99.90% 100% 100%
APM Pendidikan Non Formal 54% 60% 67% 72% 76%
Sertifikasi pendidikan non formal dan informal 15 lembaga 20 lembaga 25 lembaga 30 lembaga 35 lembaga
Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kelompok Belajar Paket A, B, dan C) 70% 78% 84% 90% 97%
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan Non formal 69% 73% 78% 80% 90%
Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional 270 lembaga 280 lembaga 290 lembaga 300 lembaga 316 lembaga
5. Tersedianya tenaga pendidik dan kependikan yang bermutu  Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Tingkat kualifikasi Tenaga Pendidik dan  Kependidikan 93% 95% 98% 99% 100%
Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik 92% 94% 96% 99% 100%
6. Tersedianya sistem tata kelola yang  handal  dalam menjamin terselenggaranya layananpendidikan yang prima Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan Tersedianya system informasi berbasis ICT di Dikdas 205 Sekolah 205 Sekolah 206 Sekolah 205 Sekolah 205 Sekolah
Jumlah guru honorer dan guru yayasan yang memperoleh bantuan 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang
Jumlah rintisan sekolah inklusif SD 30 Sekolah 36 Sekolah
Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP 3 Sekolah 4 Sekolah 4  Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah
Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA 4 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 6 sekolah
Prosentase Satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip – prinsip MBS 76% 80% 87% 92% 100%
Jumlah Sekolah yang melaksanakan kemitraan global 1 1 1 1
Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional 107 sekolah 107 sekolah 107 sekolah 107 sekolah 107 sekolah
Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah 99% 99% 99% 100% 100%
Peningkatan kualitas penyelenggaraan PPDB 99,20% 99,50% 99,70% 99,90% 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat B B B A A
Tingkat Kewajaran laporan SKPD WDP WDP WTP WTP WTP
Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/Kemenpan CC CC B B A
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 70% 75% 80% 85% 90%
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah 100% 100% 100% 100% 100%

Strategi dan Arah Kebijakan

  • Strategi Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, dengan arah kebijakan:
    1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2017.
    2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMA/SMK/MA/ dan Warga Belajar.
    3. Perluasan sekolah inklusif SD/SMP/SMA
    4. Penuntasan buta aksara.
    5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
    7. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
    8. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).
  • Strategi Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan, dengan arah kebijakan:
    1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (digital library infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium).
    2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru.
      Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran.
    3. Melaksanakan Kemitraan Global.
    4. Standar kualifikasi dan kompetensi guru.
    5. Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak.
    6. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal (PNFI).
  • Strategi Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan  lapangan kerja, dengan arah kebijakan:
    1. Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah.
    2. Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan.
  • Strategi Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan arah kebijakan:
    1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan.
    2. Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stake-holders.
    3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s